Mitra Banten News | JAKARTA – Salah satu vendor di Kementerian Pertanian sejak tahun 2011 hingga 2015 dan penyedia di Biro Umum Sekretariat Jenderal Pertanian pada tahun 2020, Hendra Putra mengatakan telah mengalami dinamika dalam lingkungan birokrasi Indonesia.
Dalam keterangan resminya, Senin 19 Agustus 2024, Hendra Putra bekerja di Biro Umum bertepatan dengan awal pandemi COVID-19, ia mempunyai banyak tantangan namun tetap bersyukur dapat menunaikan tanggung jawab dengan baik.
Hendra Putra memaparkan momentum tahun 2021 menjadi titik balik dalam perjalanannya. Salah satu pejabat di Biro Umum, IW dan GA, minta pinjaman uang kepada saya, untuk memenuhi kebutuhan pimpinan, dan dana pinjaman tersebut nantinya akan diganti dengan dana patungan para eselon 1.
“Meskipun uang saya tidak banyak, saya diberi keyakinan bahwa saya akan diberi pekerjaan sambil menunggu dana patungan para eselon 1 tersebut terkumpul, dan katanya pinjaman ini tidak lama, karena menteri nya akan segera diganti, selain itu pinjaman tersebut juga diketahui oleh atasan IW dan GA, yaitu AH dan AM, dan pada akhirnya saya berani mencari hutangan kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan pimpinan tersebut.” ujar Hendra Putra dalam keterangannya.
“Sayangnya, hingga akhir tahun, dana yang saya pinjamkan belum juga dikembalikan,” sambungnya.
Hendra Putra menambahkan bahwa pihak manajemen di Biro Umum berganti pada tahun 2022. Akan tetapi, ia mulai kebingungan mengenai kepada siapa harus menagihnya.
“Ketika saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, baik manajemen lama maupun baru tidak memberikan solusi konkret,” katanya.
“Mereka berargumen bahwa hutang tersebut bukan tanggung jawab mereka. Upaya saya untuk bertemu dengan Sekjen (KS) juga menemui banyak hambatan, meskipun akhirnya saya bisa bertemu dan mendapatkan janji bahwa hutang akan dicicil,” paparnya.
Namun kenyataannya, cicilan yang dijanjikan tidak pernah sesuai dengan komitmen. Saat kasus korupsi mencuat di Kementerian Pertanian yang melibatkan menteri dan beberapa pejabat, Hendra Putra turut dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan.
“Solusi terhadap pengembalian dana yang saya pinjamkan belum juga ada,” katanya
Selanjutnya, Hendra Putra pernah mengalami musibah kebakaran rumah orang tuanya. “Saya mencoba menghubungi Sekjen lagi, berharap uang tersebut bisa dikembalikan untuk membantu membangun kembali rumah orang tua saya,” katanya.
Tapi, Hendra Putra tak bisa mewujudukan keinginannya lantaran pertemuannya dengan Sekjen akhirnya memberikan sedikit harapan lantaran mereka menyanggupi untuk mencicil sebagian hutang, tetapi hingga kini belum ada pelunasan total.
Dalam usaha mendapatkan keadilan, Hendra Putra juga bersurat kepada Menteri Pertanian yang baru, berharap adanya perhatian dan solusi.
“Namun, dalam pertemuan dengan Inspektorat belum juga mendapat solusi yang konkret, pihak Inspektorat hanya meminta untuk melengkapi data terkait pinjaman, lalu semua data sudah dilengkapi dan diserahkan ke Inspektorat,” katanya.
Kisah Hendra Putra ini menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan keadilan di tengah sistem birokrasi yang rumit. Meskipun telah berupaya keras dan menjalani proses hukum, solusi yang diharapkan masih jauh dari kenyataan.
“Saya berharap dengan berbagi cerita ini, bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pihak agar tidak ada lagi yang mengalami hal serupa di masa depan,” katanya. (Kelana Peterson)
