PANDEGLANG (MBN)-Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang melakukan Rapat Koordinasi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten, Selasa (30/3/2021). Di Aula Dinsos.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Hj.Nuriah mengatakan, rapat koordinasi sdm program keluarga harapan (PKH), bertujuan untuk mensinergikan dan menyamakan persepsi tentang program penanggulangan kemiskinan.
“Dengan adanya Rapat Koordinasi PKH ini, diharapkan dapat mengidentifikasikan potensi masalah dan solusi dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan di Pandeglang,” jelasnya.
Dia mengatakan saat ini terdata sebanyak 54.307 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pandeglang per-tahap 2 Tahun 2021, yang harus mendapatkan perhatian pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH).
“Dengan rasio yang demikian dibutuhkan kerja keras dan semangat untuk mendampingi KPM dalam mengakses bantuan sosial PKH maupun Bansos komplementari yang tersedia,” ujarnya.
Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang juga menggandeng para APH diantaranya Polres Pandeglang dan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Pandeglang dalam memantau pelaksaan Program Keluarga Harapan Tersebut.
AKBP Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H mengatakan banyaknya masyarakat miskin yang perlu bansos terutama saat kondisi covid seperti ini apalagi. Dalam hal ini Polres juga mengaku program-program Bansos yang berasal dari Kemensos dan Dinsos perlu pengawasan dalam pendampingan agar dalam pelaksanaan tepat sasaran, selain itu terhadap kpm agar dalam pelaksanannya sdm pkh menjalankan fungsi dengan baik.
Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Satgas PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) khususnya dalam bansos kepada KPM tanpa pungutan dan Kepolisian menjamin keamanan dan keselamatan SDM PKH saat bertugas.
“Perlu kita garis bawahi, pencapaian pembangunan penanggulangan kemiskinan diperlukan sinegritas bersama dengan berbagai pihak, baik APH, Provinsi, Kabupaten/kota, maupun SDM PKH tersebut,” terangnya. (#)