Mitra Banten News | SERANG – Pemilihan serentak 2024 di Indonesia merupakan ujian penting bagi kualitas demokrasi dan pembangunan daerah. Dibalik hiruk-pikuk proses pemilihan serentak 2024, keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif menjadi kunci utama untuk memastikan jalannya demokrasi yang sehat, transparan, dan inklusif.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto saat menjadi pembicara sosialisasi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Serang Banten (14/9/2024).
“Salah satu aspek krusial dari pengawasan partisipatif adalah bagaimana dapat mendorong pendidikan politik dan demokrasi di masyarakat”, katanya.
Keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemilu berperan langsung dalam memperkuat kualitas demokrasi.
“Dengan ikut terlibat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima hasil demokrasi, tetapi juga menjadi aktor yang memastikan proses berjalan dengan benar dan sesuai aturan”, jelasnya.
Pakar Geografi Politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini membeberkan bentuk-bentuk pengawasan partisipasi publik dalam pilkada serentak.
“Pengawasan partisipatif publik dapat meliputi pemantauan langsung di lapangan, pelaporan pelanggaran, hingga memberikan masukan terkait penyelenggaraan pemilu”, bebernya.
Menurutnya, melalui pendidikan politik, masyarakat diajak untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Pendidikan politik yang ditanamkan dalam proses pengawasan partisipatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik dan mekanisme demokrasi. Selain itu, masyarakat akan lebih kritis terhadap pilihannya dan lebih sadar akan dampak jangka panjang dari calon yang dipilih”, tandasnya.
Ia meyakini pendidikan politik akan menciptakan pemilih cerdas.
“Publik akan tercerahkan dalam memilih berdasarkan kualitas dan visi calon, bukan karena pengaruh pragmatisme politik”, ungkapnya.
Lanjutnya, keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu berdampak pada pembangunan daerah.
“Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata di daerahnya”, katanya.
Ia juga mengungkapkan, pengawasan partisipatif publik akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.
“Sebab, proses demokrasi yang transparan dan partisipatif cenderung melahirkan para pemimpin yang lebih akuntabel dalam memenuhi janji kampanye, terutama terkait isu-isu pembangunan daerah seperti infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya. (Kelana Peterson)
