JAKARTA, (MBN) – Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) yang dipimpin Ir Syarifuddin Tahir, terus melakukan pembenahan organisasi. Hal ini juga diikuti oleh Garda Bela Negara Nasional (GBNN). LPRI dan GBNN melakukan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2022 – 2027 pada 26-27 Februari 2022 di Gedung Diklat BAJAKA Cianjur Jawa Barat.
Tak hanya melakukan pelantikan dan pengukuhan, LPRI juga melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kegiatan tersebut diikuti seluruh DPD dan DPC se Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum LPRI Syarifuddin Tahir mengatakan bahwa LPRI merupakan organisasi mitra pemerintahan. Oleh sebab itu LPRI dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah harus bersifat membangun dan mencarikan solusi terhadap apa yang dikontrol tersebut.
Ditambahkan Ketum, program dan visi misi LPRI terus akan melakukan pembenahan serta inovasi ditubuh organisasi yang dipimpinnya untuk melakukan kerja sama dengan Pemerintah pusat dan daerah. Baik di bidang hukum maupun pembangunan-pembangunan untuk disegala sektor dalam mewujudkan Nawa cita Pemerintahan Republik Indonesia dibawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.
“LPRI mendukung penuh segala kebijakan yang pro kerakyatan dengan capaian aspek birokrasi dari sinergisitas terhadap LPRI dan (GBNN). Kontrol terhadap pemerintahan harus dilakukan tetap dengan cara yang baik dan mencarikan solusinya, ujar Syarifuddin Tahir.
Syarifuddin Tahir yang merupakan Ketum LPRI dan juga pendiri GBNN ini berharap dengan pengukuhan dan pelatihan DPP LPRI dan GBNN yang dilaksanakan ini, bisa membuat LPRi dan GBNN semakin baik dan berkembang di seluruh indonesia serta dapat berbuat untuk bangsa dan negara.
Dalam acara yang diikuti DPD dan DPC LPRI se Indonesia tersebut juga terlihat Mayor (Pun TNI) Syamsir Burhan, Ketua DPD LPRI Sumbar dan Ismail Novendra, Sekretaris DPD LPRI Sumbar. Perwakilan dari Sumbar itu juga ikut dalam Rakernas untuk kemajuan LPRI.
Syamsir Burhan mengatakan bahwa DPD LPRI Sumbar terus berupaya untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah di Sumbar. Kritik yang akan diberikan juga diiringi dengan saran dan masukan agar apa yang dikritik tersebut berdampak positif nantinya.
” DPD Sumbar selama ini telah melakukan kritik serta kontrol sosial terhadap pemprov, pemko dan pemkab di Sumbar. Kami juga memberikan masukan agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan dapat mensejahterakan masyarakat”, ujarnya (Ism)
