Mitra Banten News | JAKARTA – Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar minta kepada anggota Komisi III DPR Deddy Sitorus untuk tidak cawe cawe agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia melihat usulan itu sudah basi dan jangan ada lagi Polri di otak atik untuk dikembalikan kepada Kementrian karena akan menguras banyak waktu.
Tebe Sukendar secara tegas Menolak Polri dikembalikan Fungsi nya ke Mendagri
Lebih lanjut Tebe Sukendar menegaskan bahwa tugas tugas Polri saat ini semakin kompleks dan itu harus dibawah Presiden. Dia juga menyinggung amanah reformasi yang mengharuskan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden.
“Amanah reformasi jelas memisahkan Polri dan TNI, tujuannya agar Polri dan TNI bisa berada langsung di bawah Presiden. Di era modern sekarang ini, tugas Polri juga semakin berkembang mengikuti jenis-jenis kejahatan yang semakin canggih. Tugas Polri sangat luas, mulai dari kejahatan-kejahatan khusus, seperti korupsi, narkotika, penjualan orang, pencucian uang, kejahatan perbankan, ekonomi, dan sumber daya alam, di luar kejahatan-kejahatan umum. Belum lagi sekarang ada kejahatan IT, pinjol, judol, dan lain sebagainya,” Ungkap Tebe Sukendar saat dihubungi, Minggu (01/12/2024).
Polri Sekarang Sudah Bagus
Selain itu, Tebe Sukendar menyebutkan Kemendagri punya banyak tugas yang harus ditangani. Karena itulah, menurutnya, sudah benar saat ini Polri berada di bawah Presiden.
“Kemendagri saat ini sudah sangat banyak tugas yang ditangani menyangkut seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Bagaimana mungkin ditambah lagi tugas-tugas penegakan hukum? Dengan berbagai alasan di atas menurut saya, untuk saat ini sudah betul Polri berada di bawah langsung oleh Presiden. Akan sangat membingungkan dan menguras banyak waktu apabila Polri berada di bawah Mendagri,” jelasnya.
“Belum mengubah undang-undang, menyesuaikan lagi bagaimana koordinasi antarpenegak hukum, polisi, jaksa, KPK, dan hakim,” imbuh dia.
Karena itulah Tebe Sukendar menyarankan lebih baik saat ini semua pihak berfokus menyejahterakan masyarakat. Presiden Prabowo, menurut dia, harus diberi kesempatan untuk berkonsentrasi dalam bekerja.
“Untuk sekarang lebih baik kita konsentrasi memajukan bangsa dan menyejahterakan masyarakat di tengah ekonomi dunia yang tidak menentu. Biarkan pemerintah di bawah Presiden Prabowo konsentrasi bekerja dahulu dengan baik. Buang saja jauh-jauh ide yg tidak pro kepada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.
“Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
PDIP Usul Polri di Bawah Kemendagri, PD: Dalam Sistem Kita Agak Sulit
Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.
“Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.
“Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa di gerakkan”, tutup TB. Sukendar dengan tegas.
