CILEGON, (MBN) – Menindaklanjuti kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Selasa (21/12) dalam pembahasan persoalan penanggulangan permasalahan kelebihan kapasitas (over capacity) di sejumlah Lapas dan Rutan yang ada di Wilayah Provinsi Banten. Lembaga Pemasyaraktan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon menyambut kunjungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Rabu (22/12).
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka persiapan pembangunan gedung hunian WBP Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon Tahun 2022 ini langsung digelorakan oleh Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris.
Turut hadir jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang diwakili oleh Kepada Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan melibatkan beberapa pihak yaitu PPK, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Kalapas Cilegon.
Dalam arahannya Novita Ilmaris mengharapkan agar pelaksanaan pembangunan Blok Hunian ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang telah di rencanakan. “Kita harapkan manajemen kontruksi mendapatkan penyediaan terbaik yang berkompeten dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengadaan.” harap Novita.
“Nantinya manajemen kontruksi harus masuk pada semua tahapan perencanaan sehingga MK dapat difungsikan secara optimal.” tambah Novita.
Sementara itu Kalapas Cilegon, Sudirman Jaya menyampaikan bahwa pembangunan hunian merupakan bagian dari solusi over capasity pada Lapas Cilegon.
“Kita doa dan upayakan agar permasalahan over capasity bisa kita selesaikan bersama-sama.” ucap Sudirman.
Sudirman juga menyampaikan jika pembangunan blok hunian pada Lapas Cilgon nantinya difungsikan untuk blok maximum security, yaitu lantai type 1 dan type 3 dengan luas 900 m2
Usai pembahasan rapat kerja Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Banten beserta PPK, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Kalapas Cilegon melanjutkan peninjauan mapping area di lapangan. (Red)
