Mitra Banten News | JAKARTA –
Pengawas pemilihan umum (pemilu) dinilai perlu memiliki pemahaman geografis daerah selain kompeten dalam menjalankan tugas. Kedua elemen tersebut bahkan dinilai penting guna memastikan “pesta demokrasi”, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, terlaksana dengan jujur, adil, dan berintegritias.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, saat menjadi narasumber kegiatan “Penguatan Kapasitas Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu bagi Pengawas di Bawaslu Daerah Khusus Jakarta”, Senin (10/6). Kegiatan dihadiri 94 peserta dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.
“Kunci penting dalam pelaksanaan pilkada yang utama adalah pemahaman geografis mengenai wilayah Jakarta bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu,” katanya.
Rasminto menerangkan, atmosfer politik Jakarta tergolong kompleksitas. Sebab, menjadi barometer nasional dan kepadatan penduduknya juga tinggi.
“Kondisi demografis yang heterogen serta keragaman sosial, ekonomi, dan berasal dari berbagai latar belakang dengan kepentingan politik yang beragam bisa memicu berbagai bentuk pelanggaran,” jelasnya.
Karenanya, penting bagi penyelenggara dan pengawas untuk memahami faktor geografis lantaran memengaruhi berbagai aspek dalam proses pemilihan. “Mulai dari pemutakhiran data pemilih dengan objek utamanya adalah data kependudukan, distribusi logistik pemilu, penentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS), hingga pengawasan distribusi surat suara.”
Menurutnya, penyelenggara pemilu dapat memastikan semua tahapan pilkada berjalan lancar apabila memiliki pemahaman geografis yang mendalam. Apalagi, jika semua pemilih bisa menggunakan hak pilihnya sesuai asas demokrasi.
Akademisi Prodi Geografi Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi ini melanjutkan, pengalaman Pemilu 2024 mesti menjadi pelajaran berharga. Sebab, temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan menjadi tolok ukur kinerja pengawas pemilu.
“Temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan menjadi tolok ukur kinerja pengawas pemilu. Selain itu, juga pemahaman regulasi pilkada yang berbeda dengan regulasi pemilu sehingga kemampuan teknis dalam penyusunan laporan hasil pengawasan pemilu jadi hal penting yang harus dikuasai,” bebernya.
Rasminto pun berharap ada penguatan kompetensi dan penguasaan kewilayahan panitia ad hoc. Pangkalnya, menjadi salah satu modal penting terlaksananya pilkada secara berkualitas.
(Kelana Peterson)
