PANDEGLANG, (MBN) – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 14 Desa Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang masih menimbulkan pertanyaan besar. Dimana jenis usahanya yang tidak jelas, pengelola merupakan keluarga dekat kepala desa seperti saudara kandung sampai suami kepala desa. Kalaupun orang lain, pengelolaan anggaran langsung ditangani Kepala Desa sendiri.
Dari hasil penelusuran, selain keberadaan kantor Bumdes yang sulit ditemukan, dugaan praktik telah terjadinya tindak pidana korupsi juga diperkuat dengan bungkam nya beberapa kepala desa saat dikonfirmasi oleh wartawan.
Kepala Desa Rancaseneng, Hj. Kastirih saat dikonfirmasi meminta wartawan menanyakan Bumdes langsung kepada Direktur Bumdes di Desanya yang tak lain adalah suami sang kepala Desa “Kalo mau tau mengenai Bumdes, tanyai aja ke Direktur Bumdes nya, sama Pa Haji Duriat” ujarnya, Jumat (19/11/2021).
Sedangkan Kepala Desa Cikeusik, Enur mengakui bahwa Direktur Bumdes adalah Adik kandung sang kepala desa atas nama Azis, dan usaha bergerak dalam usaha jual beli sawit. “Angarannya cuma sepuluh juta dan cuma satu kali karena langsung Covid, dan tahun ini pun tidak mengaja. Dialokasikan jual beli sawit, angaranya cuma 10 juta” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Desa Sumurbatu mengaku ia tidak ingat berapa Anggaran dana yang di gelontorkan untuk Bumdes dan akan melihat dulu laporannya. “usahanya ke tabung sama perikanan cuma sekarang yang masih berjalan di tabung, karena perikanan mengalami kerugian. untuk sekarang saya kurang ingat (jumlah anggaran-red) nanti saya lihat lagi ke laporannya” katanya.
Kepala Desa Curugciung, Edni, Kepala Desa Sukaseneng, Mail, saat dikonfirmasi memilih bungkam. Sedangkan kepala Desa Cikiruhwetan, Ihad meminta wartawan untuk datang saja langsung menemuinya.
Sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menegaskan ia sudah menurunkan anak buahnya untuk cek kondisi Bumdes di 14 Desa yang berada di Kecamatan Cikeusik pasca mencuatnya pemberitaan Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Bumdes.
Sampai berita ini diterbitkan wartawan masih terus berusaha menghubungi kepala Desa lainnya. (Ibo)
