Mitra Banten News | JAKARTA – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, memberikan catatan pada pidato perdana Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan komitmennya untuk swasembada pangan dan energi merupakan pilar memperkokoh ketahanan nasional.
“Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo melalui program swasembada pangan dan energi. Beliau menekankan pentingnya kemandirian di sektor-sektor strategis guna menjaga stabilitas dan ketahanan nasional”, ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, pandangan Presiden Prabowo ini merupakan fondasi penting dalam upaya menjaga kedaulatan negara, terutama di tengah ancaman krisis global yang dapat berdampak pada pasokan pangan dan energi.
“Komitmen swasembada pangan dan energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagian integral dari memperkokoh ketahanan nasional. Ketahanan yang kuat di kedua sektor ini akan menjadi penopang utama bagi keberlangsungan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia,” ujarnya.
Rasminto juga menilai bahwa visi swasembada ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global.
“Ketergantungan pada impor dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, swasembada pangan dan energi menjadi strategi kunci dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi di masa depan”, jelasnya.
Pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini berharap Presiden Prabowo melakukan langkah besar dengan segera melakukan revisi UU Migas dalam mewujudkan swasembada energi.
“Revisi UU Migas merupakan salah satu elemen kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat, apalagi konstitusi kita jelas diatur dalam pasal 33 UUD 1945″, tandasnya.
Lebih lanjut, Rasminto menyatakan adanya fenomena menarik tentang ‘paradox of plenty’ atau kutukan sumber daya alam yang ada dalam gagasan strategis dalam buku Presiden Prabowo berjudul ‘paradoks Indonesia’.
“Isi buku tersebut tentang fenomena dalam mitos paradox of plenty, mengajarkan kita bahwa negara yang berlimpah SDA nya seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil”, tandasnya.
Rasminto memandang gagasan menjadi macan Asia dan komitmen kebangsaan Prabowo jadi kunci kemajuan Indonesia dalam pemerintahan ke depan.
“Perlu gagasan dan komitmen kuat agar kita dapat keluar dalam fenomena kutukan sumberdaya alam tersebut, gagasan menjadikan Indonesia sebagai ‘Macan Asia’ yang selalu digaungkan Presiden Prabowo menjadi optimisme baru Indonesia”, urainya.
Rasminto mendukung gagasan tersebut, namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan utama adalah memastikan bahwa revisi UU Migas tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, melainkan seluruh lapisan masyarakat.
“Kemandirian energi harus diiringi dengan distribusi hasil yang adil, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang justru bisa memperkuat mitos tersebut,” ujarnya.
Lebih jauh, Ia sangat optimis pemerintahan kedepan dengan komitmen Prabowo terhadap swasembada pangan dan energi mencerminkan upaya yang serius dalam mewujudkan kedaulatan yang sesungguhnya bagi Indonesia.
“Melalui dukungan kebijakan yang tepat, serta implementasi program yang konsisten, swasembada pangan dan energi dapat dicapai oleh komitmen kuat kabinet merah putih Prabowo dalam waktu yang tidak terlalu lama”, tutupnya.
(Kelana Peterson).
