CILEGON, (MBN) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang di leading sektorkan pada Biro Adpim dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten.
Pada acara diskusi PWI Banten bersama Biro Adpim dan Disnakertrans Banten membahas tentang solusi pengangguran di Banten.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan, bahwasannya kuli tinta atau jurnalis sebenarnya pekerja, dan bisa dibilang seteno grafi.
“Walaupun sekarang jurnalis menjadi era digital, dan teknologi semakin canggih. Bahkan diperusahaan media sekarang ada penilaian views untuk hasil kinerja wartawan,” ungkap Septo Kalnadi dalam sambutannya, di kantor Jurnalis Boarding School, Cibeber Kota Cilegon, Rabu 31 Mei 2023.
Lanjut Septo Kalnadi, pada tahun 2023 hingga Mei 2023, tercatat pengangguran di Banten ada 430 ribu orang, dengan presentasi 7,79 persen.
Namun uniknya, kata Septo Kalnadi, ternyata yang disurvei pengangguran oleh BPS adalah orang orang yang baru tamat sekolah sedang mencari lowongan kerja, di tingkat SMA.
“Ini menjadi tantangan bagi kita di Kabupaten dan Kota maupun Banten. Karena lulusan SMA sebenarnya tidak disiapkan untuk bekerja, dan SMK lah yang disiapkan untuk bekerja,” jelasnya.
“Salah paham untuk SMA bukan untuk bekerja, tapi kuliah lebih lanjut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Adpim, Pemprov Banten, Beni Ismail menambahkan, hadirnya jurnalis merupakan penambahan untuk penyebaran informasi pada komunikasi pimpinan, dalam program program pengurangan pengangguran di Banten.
“Ada Tenaga Kerja wartawan inilah, program kerja terkait pengangguran yang dilaksanakan oleh pemprov Banten menjadi diketahui masyarakat di Banten,” ungkapnya.
Ditempat sama, Ketua SMSI Pusat, Firdaus menegaskan, bahwasanya wartawan juga salah satu tenaga kerja, dan perkembangan teknologi harus diantisipasi secara cepat.
“Kegaulauan masyarakat menerima informasi yang bias, berdampak lebih luas. Sehingga kerja kita bisa ikutserta membantu Pemerintah dengan informasi profesionalisme wartawan terkait pengangguran, dan negara memiliki solusi kedepan,” tegasnya.
“Negara juga harus hadir, memberikan solusi untuk kinerja wartawan yang dinilai profesonalisme,” tuturnya.
(Ans)
