Mitra Banten News | JAKARTA – Sudah 10 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, muncul diskusi mengenai pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan baru ini. Peneliti senior dari Human Studies Institute (HSI), Syurya M. Nur menyampaikan analisisnya terkait peran dan dampak Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo.
“Ya kami melihat intinya pemerintahan baru Presiden Prabowo ini menganut prinsip keberlanjutan, namun dengan otoritas penuh tetap berada di tangan Presiden Prabowo”, kata Syurya kepada wartawan (1/11/2024).
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo tampak mempertahankan beberapa kebijakan kunci dari masa pemerintahan Jokowi, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan agenda ekonomi.
“Hal ini mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan program yang sudah berjalan. Keberlanjutan menjadi kata kunci dalam pemerintahan Prabowo, di mana berbagai proyek besar yang sudah dirintis tetap dilanjutkan, seperti IKN Nusantara dan food estate”, jelasnya.
Namun, Ia juga melakukan analisisnya yang menekankan bahwa meskipun ada kesinambungan dalam kebijakan, otoritas dan arah strategis pemerintahan sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden Prabowo.
“Keberlanjutan bukan berarti tanpa perubahan. Presiden Prabowo memiliki otoritas penuh untuk mengarahkan kebijakan sesuai visinya sendiri, termasuk dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan hubungan internasional,” ujarnya.
memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. ” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia menyoroti misalnya dalam kebijakan politik luar negerinya dengan niat Indonesia bergabung dalam BRICS.
“Kurang dari satu minggu setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto mengutus Menlu Sugiono hadir dalam KTT BRICS Plus di Kazan Rusia, untuk mengutarakan keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi yang berisikan negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan”, jelasnya.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul ini melanjutkan, bahwa keberadaan BRICS sendiri merupakan antitesa dari dominasi Barat. Dimana era Presiden Jokowi politik luar negeri Indonesia cenderung menunjukkan moderatifnya.
“Meskipun menurut Menlu Sugiono bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif, namun BRICS ini sendiri menjadi antitesa dari kejenuhan dominasi negara Barat, sehingga warna politik luar negeri kita lebih berani”, urainya.
Di sisi lain, komitmen pemberantasan korupsi, judi online dan narkoba juga menjadi langkah awal yang menggembirakan.
“Awalan yang cukup manis era pemerintahan Presiden Prabowo dengan melakukan berbagai penindakan 28 koruptor dalam kurang sebulan seperti mantan pejabat MA ZR dengan barang bukti tembus hingga lebih dari Rp. 1 trilyun dan intruksi tegas dalam pemberantasan judi dan masalah narkoba”, tandasnya.
Ia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo juga diprediksi akan memperkenalkan inovasi kebijakan baru, terutama yang sejalan dengan visinya untuk memperkuat kedaulatan nasional dan pertahanan negara.
“Kita bisa mengharapkan perubahan yang lebih signifikan di sektor pertahanan dan ketahanan pangan, di mana Prabowo memiliki visi yang kuat dan terarah dalam komitmennya mewujudkan hal tersebut”, pungkasnya. ( Kelana Peterson)
